Kemenkum Babel-OJK optimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui penguatan kolaborasi dan tata kelola layanan. Langkah ini menegaskan bahwa penerimaan negara tidak hanya bertumpu pada pajak, tetapi juga pada pengelolaan PNBP yang akuntabel, tertib, dan berorientasi pada kualitas layanan publik.
Di Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) setempat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi melakukan penguatan koordinasi untuk memastikan potensi PNBP dapat dihimpun secara optimal, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan aturan.
Memahami PNBP: Mengapa Ini Penting bagi Negara
PNBP adalah penerimaan negara yang bersumber dari layanan dan pemanfaatan sumber daya yang dikelola pemerintah, di luar pajak. Ketika dikelola baik, PNBP membantu memperkuat ruang fiskal untuk pelayanan publik, pembinaan, serta peningkatan kualitas birokrasi.
- Menambah kapasitas negara dalam membiayai layanan publik secara berkelanjutan.
- Mendorong layanan yang tertib administrasi karena setiap pungutan harus sesuai ketentuan.
- Meningkatkan kepercayaan publik melalui mekanisme penerimaan yang transparan dan dapat diaudit.
7 Langkah Penting Kemenkum Babel dan OJK dalam Optimalkan PNBP
Berdasarkan semangat sinergi Kemenkum Babel dan OJK di daerah, terdapat sejumlah langkah strategis yang relevan sebagai praktik baik untuk penguatan penerimaan negara dan kualitas layanan.
- 1) Menyatukan persepsi lintas lembaga
Koordinasi memastikan seluruh pihak memahami peran, batas kewenangan, serta target perbaikan tata kelola PNBP. - 2) Memetakan sumber dan potensi PNBP
Identifikasi layanan yang menjadi sumber PNBP, termasuk titik rawan kebocoran dan hambatan administrasi. - 3) Memperkuat kepatuhan regulasi
Setiap penerimaan harus sesuai aturan, tarif, dan prosedur yang berlaku agar sah dan aman secara hukum. - 4) Mendorong transparansi layanan
Informasi layanan, biaya, dan alur pembayaran perlu jelas agar publik terhindar dari praktik percaloan atau pungutan tidak resmi. - 5) Mempercepat digitalisasi proses
Pemanfaatan sistem digital mengurangi transaksi tunai, memperkecil risiko penyimpangan, dan memudahkan pelaporan. - 6) Meningkatkan literasi dan komunikasi publik
Masyarakat perlu memahami apa itu PNBP, mengapa ada biaya layanan tertentu, dan bagaimana mekanisme pembayarannya. - 7) Monitoring dan evaluasi berkala
Pengawasan rutin memastikan perbaikan berjalan, hambatan cepat diatasi, dan kinerja penerimaan dapat diukur objektif.
Dampak yang Diharapkan: Bukan Sekadar Angka, Tapi Mutu Pelayanan
Optimalisasi PNBP tidak boleh dimaknai sekadar mengejar target penerimaan. Tujuan besarnya adalah menghadirkan layanan yang profesional, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di titik inilah sinergi antarlembaga menjadi krusial—sebab tata kelola yang kuat akan meminimalkan celah penyimpangan sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Pelajaran bagi Daerah Lain: Sinergi adalah Kunci
Kolaborasi Kemenkum Babel dan OJK memberi pesan jelas: penguatan penerimaan negara harus berjalan seiring dengan perbaikan layanan dan integritas birokrasi. Ketika koordinasi solid, data tertib, dan pembayaran transparan, maka negara kuat, masyarakat percaya, dan pelayanan publik naik kelas.
Semangatnya sederhana namun mendasar: kelola penerimaan dengan jujur, layani masyarakat dengan bermartabat, dan pastikan setiap rupiah kembali untuk kepentingan rakyat.